Menurut Black, prinsip diartikan sebagai “a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine wgich furnishes a basis or origin for others”. Menurut Satjipto Rahardjo, prinsip hukum dinyatakan sebagai jantung peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.
Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitab diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar andalan memecahkan persoalan hukum yang timbul yang mana tidak dapat/belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada.
Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan dimana keberadaanya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum, yaitu
:
a. Prinsip Paritas Creditorium
Prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.1
Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua
kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang- barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.2
Adapun filosofi dari prinsip paritas creditorium adalah bahwa
merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum1 Mahadi, Falsafah Hukum : Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 135.
2 M. Hadi Subhan, op.cit., hlm. 27-28.
menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meski harta tersebut tidak terkait langsung dengan utang-utangnya.3
Menurut Kartini Muljadi, peraturan kepailitan di dalam Undang- Undang Kepailitan adalah penjabaran dari Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek. Hal ini dikarenakan :
a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya,
b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagunkannya,
c. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.4
Namun demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara letterlijk karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan tersebut adalah para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor, baik kreditor dengan piutang besar maupun kecil, pemegang jaminan, atau bukan pemegang jaminan. Oleh karenanya, ketidakadilan prinsip paritas creditorium harus digandengkan dengan prinsip
pari passu pro rata parte dan prinsip structured creditors.5
Berbeda halnya dengan Undang-Undang Kepailiatan yang menerapkan prinsip paritas creditorium, maka di dalam Faillissementsverordening (Peraturan Kepailitan sebelum Tahun 1998) tidak menganut prinsip paritas creditorium.6 Di dalam Pasal 1 Peraturan Kepailitan/ Faillissementsverordening menyatakan bahwa setiap debitor yang tidak mampu membayar kembali utang tersebut baik atas permintaan sendiri
maupun atas permintaan seorang kreditor atau lebih, dapat diadakan putusan3 Ibid, hlm. 28.
4 Kartini Muljadi, Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 300.
5 M. Hadi Subhan, op.cit., hlm. 29.
6 Ibid, hlm. 73.
oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.7
Ketentuan tersebut, tersurat bahwa pernyataan pailit hanya memerlukan dua syarat saja, yaitu debitor harus berada dalam keadaan telah berhenti membayar, dan harus ada permohonan pailit baik oleh debitor sendiri maupun seorang kreditor atau lebih.8
Ketentuan di dalam Faillissementsverordening yang tidak menganut
prinsip paritas creditorium merupakan kelalaian pembuat undang-undang. Pentingnya prinsip paritas creditorium untuk dianut di dalam peraturan kepailitan adalah sebagai pranata hukum untuk menghindari unlawful execution akibat berebutnya para kreditor untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari debitor dimana hal itu akan merugikan baik debitor sendiri
maupun kreditor yang datang terakhir atau kreditor yang lemah.9
b. Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte
Prinsip pari passu pro rata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima
pembayaran tagihannya.10
Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (pond-pond gewijs) dan bukan dengan sama rata.11
Prinsip pari passu pro rata parte ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditor yang
memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran7 Ibid, hlm. 73-74.
8 Ibid, hlm. 74.
9 Ibid.
10 Prinsip ini terdiri dari istilah pari passu yaitu bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan pro rata parte (proporsional) yaitu dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor.
piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya.12 Adapun pengaturan mengenai prinsip ini diatur pula di dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) dan penjelasan Pasal 176 huruf a Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.13
c. Prinsip Structured Pro Rata
Prinsip structured pro rata atau yang disebut juga dengan istilah structured creditors merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor
preferen, dan kreditor konkuren.14
Menurut Jerry Hoff, pembagian kreditor di dalam hukum kepailitan dijabarkan sebagai berikut :15
1. Secured Creditors
12 Ibid.13 Pasal 189 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi : (4) Pembayaran kepada kreditor :
a. Yang mempunyai hak yang didahulukan, termasuk didalamnya yang hak istimewanya dibantah; dan
b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka
(5) Dalam hal hasil penjualan benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.
Di dalam Penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi bahwa : “yang dimaksud dengan pro rata adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing”.
14 Pembagian atau pengklasifikasian kreditor di dalam kepailitan ini dapat dilihat dalam Sutan
Remy Sjahdeini, op.cit., hlm. 280, dan dapat dilihat pula dalam Jono, op.cit., hlm. 5-10.
Right of secured creditors, security interests are in rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent performance of certain formalities. A creditor whose interests are secured by in rem right is usually entitled to cause the foreclosure of the collateral without a judgement, to satisfy his claim from the proceeds with priority over the other creditors. This right to foreclosure without a jugdementis called the right of immediate enforcement.
2. Preferred Creditors
The preferred creditors have a preference to their claim,. Obviously, the preference issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets of the debtor are not sufficient to pay of all the creditors (there is a concursus creditorum). Preferred creditor are required to present their claims to the the receiver for verification and are thereby charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy. There are several categories of preferred creditors : creditors who have statutory priority, creditors who have non-statutory priority, and estate creditors.
3. Unsecured Creditors
The unsecured creditors do not have priority and will therefore be paid, if any poceeds of the bankruptcy estate remain, after all trhe other creditors have received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to their receiver and they are charged a pro rata parte share of the costs of the bankruptcy.
Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja, melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) dan kreditor yang menurut ketentuan hukum harus
didahulukan (kreditor preferen).16 Ketiga kreditor ini diakui eksistensinya dan bahkan di dalam undang-undang kepailitan Belanda tidak terdapat keraguan terhadap hak kreditor separatis dan kreditor preferen untuk mengajukan kepailitan.
d. Prinsip Debt Collection
Prinsip debt collection (debt collection principle) adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.17
Menurut Tri Hernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaaan dan pemerasan. Sedangkan menurut Emmy Yuhassarie, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat collective proceeding, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan collective action problem yang ditimbulkan dari kepentingan individu masing-
masing kreditor.18
Fred BG. Tumbuan menyatakan bahwa di dalam sistem hukum Kepailitan Belanda, penerapan prinsip debt collection sangat ditekankan. Hal ini disitir Fred BG Tumbuan dari Professor Mr. B. Wessels dari bukunya yaitu Faillietverklaring. Di dalam buku tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan pemohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (conservatoir beslaglegging) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (oineigenlijke
incassoprocedures). Dinamakan “tidak lazim” karena kedua upaya hukum16 Ibid, hlm. 33.
17 Zaman dahulu, prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan sebagian tubuh debitor (mutilation), dan pencincangan tubuh debitor (dismemberment). Sedangkan hukum kepailitan modern menekankan prinsip ini antara lain dalam bentuk likuidasi aset. Sutan Reny Sjahdeini, op.cit., hlm. 38.
tersebut disediakan sebagai “sarana tekanan” (pressie middle) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor.19
Berkaitan dengan penggunaan permohonan pernyataan pailit sebagai sarana untuk menekan atau memaksa debitor memenuhi kewajibannya. Di negeri Belanda, terdapat perlindungan yang layak bagi debitor, yaitu :20
a. Pemohon pernyataan pailit harus mempunyai kepentingan wajar (redelijk belang) dalam permohonan pernyataan pailit. Syarat “kepentingan wajar” bersumber pada keadah hukum “tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat” (geen belang, geen actie). Kaedah hukum ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 3 : 303 BW Belanda (Netherland Burgerlijk Wetboek) yag berbunyi : “zonder voldoende belang kamt niemand een rechtvordering toe” (hanya orang yang mempunyai kepentingan yang cukup berhak mengajukan gugatan hukum).
Kaedah hukum ini menegaskan bahwa “kepentingan yang cukup” adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum (evenredigheidscriterium).
b. Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan. Larangan ini bersumber pada kaedah hukum bahwa penyalahgunaan wewenang (misbruik van bevoegheid) tidak dibenarkan. Kaedah hukum tersebut ditegaskan di dalam Pasal 3 : 13 (1) BW Belanda yang berbunyi : “degene aan een bevoegheid toekomt, kom haar niet inroepen, voor zoverhij haar misbruikt” (orang yang mempunyai suatu kewenangan tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut sejauh ia menyalahgunakannya).
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa segenap harta kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Letak prinsip debt
collction di dalam kepailitan yaitu berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk19 Fred BG Tumbuan, “Komentar Atas Catatan Terhadap Putusan No : 14 K/N/2004 jo No :
18/Pailit/P.Niaga/Jkt.Pst” dalam Valerie Selvie Sinaga, Analisa Putusan Kepailitan Pada pengadilan
Negeri Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 2005, hlm. 11.
merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor.21
Menurut Setiawan, peraturan kepailitan pada prinsipnya adalah debt collection law dan bahwa kepailitan merupkan suatu aksi kolektif (collective action) dalam debt collection. Douglas G. Bird menyatakan bahwa hukum kepailitan bertujuan untuk digunakan sebagai alat collective proceeding.22
Debt collection principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa
utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya.23
Manifestasi dari prinsip debt collection di dalam kepailitan adalah
ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), adanya ketentuan masa tunggu (stay) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana
pengurusan dan pemberesan.24
Berkaitan dengan peraturan atau hukum kepailitan yang ada di Indonesia, di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) undang-undang kepailitan sangat memegang teguh bahwa kepailitan adalah sebagai pranata debt collection. Persyaratan dipailitkan hanya berupa dua syarat kumulatif, yakni debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih yang belum dibayar lunas, serta memiliki dua atau lebih kreditor.25 Di dalam undang-undang kepailitan tersebut tidak mensyaratkan adanya jumlah21 M. Hadi Subhan, op.cit., hlm. 39.
22 Ibid, hlm. 40.
23 Ibid, hlm. 41.
24 Ibid.
25 Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
minimum utang tertentu atau disyaratkannya keadaan insolven dimana harta kekayaan debitor (aktiva) lebih kecil daripada utang-utang yang dimiliki (pasiva). Prinsip debt collection di dalam undang-undang kepailitan Indonesia lebih mengarah kepada kemudahan umntuk melakukan permohonan
kepailitan.26
Implementasi dari prinsip debt collection juga terdapat di dalam konsep mengenai sita umum harta kekayaan si pailit. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan konsep sita umum ini telah mengalami pergeseran makna dalam konteks hukum kepailitan. Hal ini terbukti dari adanya sanksi kehilangan hak keperdataan tertentu, antara lain diatur di dalam Pasal 79 ayat (3) juncto Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara.27
Dari hal diatas dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang berkait dengan kepailitan berakibat hukum kepailitan mengalami distorsi dimana seharusnya kepailitan hanya berkaitan dengan harta kekayaan subyek hukum saja, tetapi pada kenyataannya mencakup pula hak-hak keperdataan lainnya dan bahkan hak-hak publik.28
e. Prinsip Utang
Di dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepaiiitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang- utangnya terhadap para kreditornya.29
Dalam kepailitan Amerika Serikat, utang disebut dengan “claim”, sedangkan dalam bankruptcy law secara umum, utang debitor disebut dengan26 M. Hadi Subhan, op.cit., hlm. 81-82.
27 Ibid, hlm. 84-85.
28 Ibid, hlm. 84.
29 Ibid, hlm. 34.
“debt”, dan piutang atau tagihan kreditor disebut dengan istilah “claim”.30
Robert L. Jordan mengartikan “claim” dengan definisi :
1. right to payment whether or nor such right is reduced to jugdement, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secure or unsecured; or
2. right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a right to payment, wether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgemen, ftixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured, unsecured.31
Sedang menurut Ned Waxman, dibedakan definisi antara claim dan debt. Menurutnya, “claim is a right to payment even if it is unliquidated, unmatured, disputed, or contingent”. Di dalam claim ini meliputi pula “right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to right to payment”. Debt sendiri diartikan sebagai “a debt is defined as liability on a claim”.32
Dengan melihat definisi dari seluruh kewajiban (obligations), hal
tersebut tidak menunjukkan adanya seluruh liputan kewajiban yang ada pada debitor. Claim menurut Bankruptcy Code Amerika Serikat, mengharuskan adanya right to payment. Right to payment ini merupakan suatu claim sekalipun berbentuk contingent, unliquidated, dan unmatured. Suatu contingent claim adalah :
“one which the debtor will be called upon to pay only upon the occurrence or happening of an extrinsicevent which will trigger the
liability of the debtor to the alleged creditor and if triggering event or30 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hlm. 89 dan M. Hadi Subhan, loc.cit.
31 Lihat ketentuan Bankruptcy Code USA dalam Sutan Remy Sjahdeini, “Pengertian Utang dalam Kepailitan”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, Januari, 2002, hlm. 32-33, dan M. Hadi Subhan, op.cit., hlm. 34.
32 Ibid, hlm. 34-35.
occurrence was one reasonably contemplated by the debtor and creditor at the time the event giving rise to the claim occurred”.33
Menurut Jordan, Warren, dan Bussel, sekalipun suatu claim didefinisikan sebagai right to payment, hak tersebut tidak perlu merupakan hak yang telah ada sekarang untuk menerima sejumlah uang (a present right to receive money). Dengan demikian menurut definisi tersebut, apabila kewajiban debitor tidak menimbulkan suatu right to payment maka kewajiban debitor tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu claim.34
Pada saat diundangkannya Section 101 (5), Congress Amerika Serikat
melakukan revisi terhadap definisi claim sehingga menjadi lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan Bankruptcy Law sebelumnya. Di dalam ketentuan sebelumnya, claim harus memenuhi “proved” dan “allowed”. Namun setelah dilakukan revisi, maka claim yang dimaksud di dalam Bankruptcy Code adalah tetap harus “allowed”. Claim ini dianggap “allowed” apabila claim tersebut telah diakui validitasnya oleh pengadilan menurut jumlah tersebut (has been recognized by the court as valid in the
amount claim).35
f. Prinsip Debt Pooling
Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan paiit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu pro rata parte serta pembagian
berdasarkan jenis masing-masing kreditor (structured creditors principle).36
Black menjelaskan debt pooling sebagai :33 Sutan Remy Sjahdeini, “Pengertian …….”, op. cit., hlm. 33.
34 Ibid.
35 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hlm. 106.
36 M. Hadi Subhan, op.cit., hlm. 41.
“Arrangement by which debtor adjusts many debts by distributing his
assets among several creditor, who mat or may not agree to take less than is owed; or and arrangement by which debtor agree to pay in regular installments a sum of money to one creditor who agrees to discharge all his debt”.37
Emmy Yuhassarie menjabarkan prinsip debt adjustment sebagai suatu aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk mengubah hal distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup. Dalam perkembangannya prinsip ini mencakup pengaturan dalam sistem kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara kreditornya.38
Prinsip debt pooling ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan
sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (oineigenlijke incassoprocedures), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara
yang spesifik.3937 Ibid, hlm. 41-42.
38 Ibid, hlm. 42.
39 Ibid.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar